Berjuang dengan Senjata SMS

Jurnalis warga, Timanggung Adrianus, Ketua Adat Dayak Kanayatn, Dusun Ampaning

Jurnalis warga, Timanggung Adrianus, Ketua Adat Dayak Kanayatn, Dusun Ampaning

Negara bilang sawit membawa untung. Tapi bagi masyarakat adat di Kampung Ampaning, sawit lebih banyak membawa derita. Penyerobotan lahan, tidak diberikannya lahan plasma, tak terakomodirnya warga dalam lapangan kerja, adalah hari-hari yang harus ditelan. Ketelanjuran adanya perkebunan sawit tak menyurutkan warga Ampaning untuk memulihkan hak-haknya atas tanah adat. 

“459,21 hektar. Itulah luas tanah adat kami yang kini telah berubah menjadi perkebunan sawit. Dulu perusahaan hanya menggantinya dengan harga Rp. 175,000 per hektar. Mereka menyebutnya kapak lelah,” ungkap Adrianus Adam Tekot, Timanggung Binua Sui Manur. “Untung padagi (tempat yang dianggap keramat untuk pelaksanaan ritual adat sebelum berladang) tetap ada di antara kebun sawit itu.”  Kepedihan yang dirasakan Adrianus Adam Tekot adalah juga kepedihan yang dirasakan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Dusun Ampaning, Desa Sungai Enau, Kabupaten Kubu Raya.

Waktu itu tahun 1996. PT Bumi Pratama Khatulistiwa (PT BPK) mulai beroperasi di kawasan Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Kubu Raya. Berbekal izin dari pemerintah,  perusahaan pun  langsung mematok tanah, menggarap lahan perkebunan sawit tanpa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. “Kami dulu tidak tahu menahu. Tiba-tiba lahan ditanami sawit. Jika  protes, mereka katakan ini untuk kepentingan perluasan hutan. Ternyata tanah kami diambil, berikut tokoh-tokoh masyarakatnya,” ujar Adrianus lirih mengenang awal mula kehancuran hutan adat di daerahnya. Dengan berlangsungnya waktu, masyarakat mulai merasakan dampak dari hilangnya tanah adat.  Semakin sempitnya lahan yang bisa diolah maka penghasilan warga yang tadinya diperoleh dari hasil tani dan karet pun semakin berkurang. Tragisnya, kebanyakan warga juga tidak terakomodir sebagai karyawan PT BPK. Kenyataan ini mendorong Adrianus Adam Tekot bersama warga Ampaning untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan perusahaan. Sejak tahun 1998 mereka mulai menggelar  aksi demo, lobby ke berbagai instansi terkait. Bahkan pada tahun 2000 Adrianus  sempat ditangkap polisi akibat aksinya menentang ketidakadilan perusahaan.

“ Komitmen saya adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Memperoleh lahan plasma, dan minimal warga  bisa bekerja dengan upah standar sesuai keahliannya. Kami juga minta dibangunnya prasarana desa seperti jalan, dan infrastruktur untuk penanganan banjir. Bayangkan, kini daerah kami menjadi lebih rawan banjir karena tidak ada  lagi hutan sebagai resapan air. Selain itu, banyak aspek budaya kami yang hilang seperti tak ada lagi aktivitas berburu, tak ada kayu untuk bangun rumah. Seluruh hutan digunakan untuk perluasan lahan kebun sehingga cadangan untuk kebutuhan hidup masyarakat habis,” tandas Adrianus Adam Tekot.

Setelah ada desakan warga akhirnya beberapa warga mulai direkrut di PT BPK dengan gaji yang sangat minim yaitu Rp. 36,500 per hari. Namun lahan plasma yang dijanjikan belum juga terealisasi. Perusahaan seharusnya memberikan 20% lahan plasma kepada masyarakat dari seluruh lahan yang mereka garap. Tapi nyatanya hingga belasan tahun lahan tersebut tidak diberikan, bahkan biasanya  perusahaan menggunakan tanah sebagai agunan hutang ke bank yang digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Celakanya, proses hutang ini seringkali tanpa sepengetahuan masyarakat, apalagi kesepakatan.

***

Pulihkan Hak via SMS

Perlawanan selama hampir sebelas tahun untuk memperoleh lahan plasma tak kunjung membuahkan hasil, sampai warga Ampaning memperoleh tawaran untuk mengikuti pelatihan jurnalis warga dari Ruai TV, sebuah TV lokal Pontianak.  Sekitar 20 orang mengikuti pelatihan jurnalistik melalui medium SMS yang disebut Ruai SMS dan Ruai Swara melalui telepon. Para warga yang telah memperoleh pelatihan ini diharapkan akan mengirimkan berita-berita penting ke Ruai TV. Ruai TV menyebut para jurnalis warga ini sebagai CJ atau Citizen Journalist. Para CJ akan mengirimkan berita ke Ruai SMS, dan setelah itu akan dilakukan proses editing. Setelah itu pihak Ruai SMS akan menyebarkan berita ke seluruh pelanggannya yang hingga kini berjumlah 700 kontak.   “Kami diharapkan mengirimkan berita-berita untuk kepentingan orang ramai. Maka persoalan lahan plasma, jalan, jembatan dermaga yang rusak, gedung sekolah, kami beritakan lewat SMS,” ungkap Adrianus.

Aksi-aksi masyarakat yang bertujuan menuntut lahan plasma dari PT BPK pun diberitakan melalui SMS :

 “REPCJ aksiwarga tahan lahan di PT.BPK minta kepastian janji kebun plasma (16/10)”

 “REPCJ dua klp masyarakat (klp Adrianus dan H. Maerad) 100 lebih, tanah yg ditahan di Pada gi 459, 21 Ha dan Nurserry. Aksi mulai jm08 hingga ada kepastian kebun plasma yg dijanjikan PT.BPK

 Di samping menyebarkan berita melalui SMS,  Adrianus Adam Tekot juga aktif mendekati pihak manajemen perusahaan. Menurutnya kombinasi antara aksi lapangan seperti “tahan lahan,” pendekatan dengan perusahaan, dan penggunaan medium SMS cukup  cukup berhasil untuk mendorong kesediaan perusahaan duduk bersama membicarakan lahan plasma. Melalui kolaborasi dengan Ruai SMS maka daya tawar warga lebih kuat saat bernegosiasi  dengan  pihak pemerintah, perusahaan, dan kepolisian. “Ruai biasanya akan mengirimkan SMS kami ke orang-orang penting yang terkait dengan suatu permasalahan.” lanjut Adrianus. Perubahan mulai terjadi ketika warga Ampaning akhirnya diberikan lahan plasma dengan harga tanah Rp. 7 juta per hektar. Serah terima pemberian lahan plasma ini pun diberitakan dan disebarkan lagi oleh Ruai SMS.

“Agus Pamungkas (manager Bina Mitra Wilmar Kal-Bar) menyerahkan Rp 415.200.000 untuk kompensasi plasma sawit 346 ha kepada Ketua Kelompok Tani “TANI MAKMUR” M Apuy di Ampaning, Desa Sungai Enau, Kec Kuala Mandor B,Kab.Kubu Raya di rumahnya (RT 01/Dusun Ampaning)  pk 16.00 (20/01)  disaksikan oleh Camat Kuala Mandor B (Drs.Yansen Sibarani), Kepala Desa Sungai Enau (M.Yamin) dan seorang berseragam Polisi=RuaiSMS”

 “Sekarang kami memang lebih menekankan pendekatan diplomasi dan media lewat SMS. Kami ingin tunjukkan bahwa tuntutan masyarakat tetap sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan yang penting, kami berharap perusahaan memahami dan menghargai hukum adat. “ tegas Adrianus Tekot.  Penerapan dan penegakan hukum adat yang hendak dilakukan oleh Adrianus Tekot pun bukan isapan jempol. Siapapun yang melanggar di wilayah adat akan dikenakan sangsi. Hal ini terjadi pula pada salah satu manajer perusahaan yang dihukum adat karena telah melakukan pembohongan publik dan berkelahi.  Proses penerapan hukum adat ini pun diberitakan melalui SMS:

 “REPCJ PERADILAN ADAT DI AMPANI G TERHADAP TEAM BM PT.BPK  HK ADAD “PANGO LO’ATN”,turunan nya : jln Parit Ampaning dibangun dgn tanah mrh , rekrutmen naker, MoU kebun plasma di percepat.”

 Adapun SMS lanjutan dari proses peradilan adat ini :

REPCJ setelah di HUKUM ADAT, team Bina Mitra PT.BPK berdialog ttg MoU dgn team warga Am paning,jm 11s/d 15 (31/10/11) di TS ph 1 PT.BPK.

 Menurut Adrianus Adam Tekot, munculnya itikad baik dari pihak perusahaan untuk tunduk pada hukum adat masih sangat tergantung pada siapa yang menjadi pimpinan perusahaan. “Sebelumnya ndak pernah ada penegakan hukum adat bagi perusahaan. Ini baru dilaksanakan 3 tahun terakhir ini saja. Kebetulan pimpinannya mau turun ke masyarakat, sehingga ampago (tempat adat) kami pun diperbaiki. Dulu kalau ada masalah dengan perusahaan biasanya mereka langsung berurusan dengan Kapolda, dan kami  selalu dihadapkan dengan polisi atau tentara. Tapi sekarang kepolisian agak ramah dengan kami,” ujar pria dari tiga putri ini.

Perjuangan Adrianus Adam Tekot sebagai Timanggung Binua Sungai Manur dan masyarakat adat Ampaning tentunya tidak akan pernah berhenti.  Media SMS telah mengubah strategi gerakan. “Jika dulu kami otot, maka sekarang dengan SMS,” ungkap Adrianus Adam Tekot.  Sawit memang telah menghancurkan, namun masyarakat Ampaning akan tetap bangkit menegakkan hak dan harga dirinya di belantara sawit.   (Ade Tanesia)

Iklan